Data dan Fakta Pemerintahan SBY-JK

www.unik77.tk
all about unik 77 : percaya atau tidak, kalau bisa sih unik setuju ?



sumber :http://supermilan.wordpress.com/2009/05/26/data-dan-fakta-pemerintahan-sby-jk-bagian-1/ | http://supermilan.wordpress.com/2009/05/26/data-dan-fakta-pemerintahan-sby-jk-bagian-2/

Data dan janji-janji SBY-JK telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009 atau RPM (Sumber Bappenas). Data-data apakah selama 4 tahun ini, bidang-bidang yang dikatakan turun benar-benar turun, dan prestasi naik benar-benar naik.

Janji ini lalu saya bandingkan dengan data pencapaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah, apakah janji terpenuhi, janji tercapai, atau sebaliknya belum berhasil membawa janji-janji dalam memajukan bangsa ini. Data ini hanya menunjukkan apakah iklan dan pembentukan opini yang sudah beredar di masyarakat merupakan realitas absolut atau realitas relatif dan semu.

-

Data Harga Bahan Bakar Minyak (2004 vs 2009)

Harga___________________2004_______2009_________Catatan
Minyak Mentah Dunia / barel___~ USD 40_____~ USD 45____Harga hampir sama
Premium___________________Rp 1810______Rp 4500______Naik 249%
Minyak Solar________________Rp 1890______Rp 4500______Naik 238%
Minyak Tanah_______________Rp 700_______Rp 2500______Naik 370%

Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah.

Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

-

Pertumbuhan Ekonomi (2004-2009)

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%.

Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat.

Pertumbuhan___Janji Target___Realisasi__Keterangan

2004_______________-_________5.1%______
2005_____________5.5%________5.6%___Tidak tercapai
2006_____________6.1%________5.5%___Tidak tercapai
2007_____________6.7%________6.3%___Tidak tercapai
2008_____________7.2%________6.2%___Tidak tercapai
2009_____________7.6%_______~5.0%___Tidak tercapai *

Keterangan dan sumber data:
Realisasi 2009 merupakan prediksi pertumbuhan yang dirilis oleh Menkeu.
Janji Target Pertumbuhan Ekonomi : RPM 2004-2009
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi : BPS RI – GDP (hal 1-3)

Tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi di atas 6.6% menyebabkan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dicapai oleh pemerintah sesuai dengan janji dan targetnya. Padahal, strategi utama pembangunan ekonomi untuk mengentas kemiskinan dan pengangguran adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sehingga, jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya nyaris tidak berkurang.

-

Tingkat Inflasi (2004-2009)

Inflasi adalah kemerosotan nilai uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka harga barang dan jasa akan semakin mahal. Semakin mahal harga barang dan jasa, berarti semakin sulit masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun, 2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Inflasi ___Janji Target___Fakta______
2004_______________________6.4%
2005____________7.0%________17.1%
2006____________5.5%________6.6%
2007____________5.0%________6.6%
2008____________4.0%________11.0%

Selama 4 tahun pemerintahan, SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.

-

Jumlah Penduduk Miskin

Salah tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang tercatup dalam UUD 1945. Fenomena kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa dihindar meskipun di negara semaju Amerika, Jepang, Jerman dan Korea. Yang menjadi tolak ukur adalah seberapa besar rasio penduduk miskin di suatu negara dan seberapa banyak angka kemiskinan yang mengancam harkat dan martabat manusia yang seutuhnya.

Berikut saya kutip janji pemerintah dalam RPM 2004-2009 (Bagian 4 halaman 1)

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Penduduk Miskin____Jumlah___Persentase___Catatan

2004_______________36.1 juta___16.6%
2005_______________35.1 juta___16.0%______Februari 2005
2006_______________39.3 juta___17.8%______Maret 2006
2007_______________37.2 juta___16.6%______Maret 2007
2008_______________35.0 juta___15.4%______Maret 2008
2009________________________8.2%_________????

Sumber data:

Janji Menurunkan Angka Kemiskinan : RPM 2004-2009
Fakta Angka Kemiskinan : BPS 2008

Data-data di atas merupakan data dari lembaga pemerintah yakni Badan Pusat Statistik yang menunjukan angka kemiskinan Indonesia. Jelas, dengan kondisi ekonomi saat ini, janji SBY bersama Demokrat untuk mengurangi angka kemiskinan hingga 8.2% pada tahun 2009 hanyalah sekadar janji yang tidak realistis atau tidak sungguh-sungguh dalam mengelola negara. Hal ini sangatlah tidak efisien bagi pengelola negara ini, dari anggaran Rp 370 triliun (2004) menjadi lebih Rp 1.000 triliun (2008), pemerintah hanya mampu menurunkan 1.1 juta jiwa penduduk miskin.

Anggaran yang naik lebih 270 persen hanya mampu menurunkan 3% penduduk miskin. Apakah ini merupakan prestasi??? Anggaran yang besar yang diperoleh pajak rakyat dan hasil kekayaan alam Indonesia tidak mampu mensejahterakan rakyat, namun hanya mampu mensejahterakan para konglomerat, pejabat pemerintah dan para dewan terhormat. Salah satu faktor adalah inefisiensi anggaran seperti tetap mensubsidi pengusaha kaya dan pemilik modal asing [klik ini untuk informasi lanjut].

*catatan:

Angka penduduk miskin pada tahun 2008 merupakan hasil perhitungan hingga Maret 2008, padahal pada bulan Mei 2008 terjadi kenaikan harga BBM hingga 30% yang menambah angka kemiskinan (jauh di atas 35 juta jiwa). Dan meskipun pada bulan Desember dan Januari terjadi penyesuian harga BBM, jumlah penduduk miskin masih tinggi ketika begitu banyak pekerja yang di PHK. Bahkan berdasarkan perhitungan Universitas Gadjah Mada, jumlah rakyat miskin hingga September 2008 mencapai 36,8 juta.

Selain itu, sangat ironis bahwa pemerintah masih menggunakan standar penduduk miskin yakni masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah USD 1 per hari. Padahal, dari anjuran dan standar Bank Dunia, standar penduduk miskin adalah berpenghasilan dibawah USD 2 dolar per hari. Jika pemerintah mau dengan jujur menggunakan standar tersebut, maka hampir 100 juta penduduk Indonesia adalah golongan miskin. Namun, rupanya pemerintah saat ini tidak mau mengakui hal yang tidak benar ini.

-

Turunkah Harga Kebutuhan Pokok Secara Absolut Seperti diiklan Partai Demokrat?

Dalam iklannya, Partai Demokrat sengaja mengambil kurun waktu tertentu dalam menampilkan penurunan harga barang seperti hanya melihat frekuensi penurunan BBM, perbedaan harga minyak goreng saat ini dan seterusnya. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan perbedaan harga kebutuhan pokok sebelum dan setelah kinerja SBY yang terus didukung oleh Parta Demokrat dalam iklannya.

Berikut harga beberapa sembako (harganya dibawah rata-rata pada tahun 2009)

Barang dan Jasa_________2004 (Rp)___2009 (Rp)___Keterangan
Minyak Goreng per liter______5000 ______7000_________Naik 40%
Beras per kilogram_________3000_______4700_________Naik 55%
Telur per kg______________7000______12000_________Naik 70%
Terigu__________________3500______6500_________Naik 85%
Tarif Angkutan Ekonomi_____81 per Km___150 per Km______Naik 86%

Semua harga barang dan jasa naik selama 4 tahun (terbukti dengan tingkat inflasi rata-rata di atas 10% per tahun), kecuali tarif telekomunikasi yang turun lebih 80% dan harga komoditi elektronik yang mengikuti “Moore Law“. Sehingga, janganlah menipu masyarakat dengan iklan pembodohan yang berusaha mengiring opini masyarakat bahwa Demokrat bersama SBY berhasil besar dalam bidang ekonomi..

-

Standar Penduduk Miskin Rp 6000 per hari = Standar Pemiskinan Rakyat

Selama pemerintah masih menggunakan standar penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan Rp 6000 (masih dibawah 1 USD) per hari jauh dibawah 2 USD yang distandarkan oleh Bank Dunia, maka masyarakat Indonesia akan sulit bebas dari penjara kemiskinan. Pemerintah secara tidak langsung memiskinkan masyarakat dengan angka standar kehidupan yang masih rendah, disisi lain harga barang dan jasa terus naik.

Yang sangat menyedihkan adalah standar penduduk miskin yang digunakan oleh BPS adalah Rp.182.636,- per kapita per bulan pada pengumanan Maret 2008. Ini berarti pemerintah menekan belanja masyarakat miskin hanya Rp 6000 per hari. Sungguh Rp 6000 per hari bukanlah angka yang layak dikatakan miskin, tapi sesungguhnya adalah masyarakat yang sangat miskin dan melarat. Angaran 6000 per hari hanya cukup untuk membeli 1/4 kg beras (1250), gas (1000), 2 telur (2300), dan sisanya apakah cukup untuk membiayai listrik, air bersih, susu, tempat tinggal, sandang, pendidikan dan transportasi????

Jelas sekali, pemerintah hanya mempermainkan data standar kemiskinan hanya untuk menjaga citra agar tidak terburuk. Dengan standar ini, pemerintah dengan enteng memikirkan masalah pengentasan kemiskinan. Toh, standar penduduk miskin sudah diturunkan jauh dari realita kesengsaraan masyarakat. Angka yang seharusnya di atas 1 USD (lebih 10.000 per hari), pemerintah hanya sanggup dengan Rp 6000 per hari.

Walaupun dengan standar kemiskinan yang memiskinkan masyarakat ini, tetap saja ada 35 juta jiwa penduduk Indonesia yang tidak mampu mengeluarkan uang Rp 6000 per hari untuk memenuhi nasi, sayur, lauk, penerangan, transportasi, rumah, sandang, apalagi gizi dan kesehatan. Sehingga, wajarlah ribuan orang berbondong-bondong membanjiri si “dukun cilik” Jombang, dik. M. Ponari………. Tidak ada cadangan dana untuk pengobatan apalagi pemenuhan gizi seperti susu.

-

Disparitas Miskin dan Kaya

Ada lebih 35 juta penduduk Indonesia yang tidak mampu mengeluarkan 6000 rupiah per hari untuk memenuhi pangan, sandang dan papannya. Hal ini sangatlah kontras dengan penghasilan yang diterima oleh para pejabat kita. Hal ini pun menjadi sangat tidak manusiawi, jika kita masih memiliki sifat boros dan menghambur-hamburkan uang dari orang tua kita atau penghasilan kita hanya untuk bersenang-senang, disisi lain masih ada 35 juta orang yang sulit memenuhi kebutuhan premiernya.

Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap Rp 6000 hanya angka yang kecil karena uang sekecil itu hanya untuk uang jajan sehari-hari. Kita cenderung memenuhi semua keinginan kita, padahal belum tentu hal yang kita inginkan adalah hal yang kita butuhkan. Dengan tulisan ini, saya mengajak kita semua untuk belajar berhemat dan menghargai semua yang kita miliki dengan bijak, dan bantulah masyarakat-masyarakat miskin dengan membantu menyekolahkan anak-anak mereka, membeli susu, telur untuk memenuhi gizi mereka. Daripada Anda hanya berjalan-jalan menghabiskan puluhan ribu, lebih baik Anda pikirkan kembali…..35 juta pasang mata masih mencari dan meratap makan dan hidup seadanya.

Bagi parpol, saya juga sangat prihatin. Jutaan rupiah dianggarkan untuk satu slot iklan politik, milyaran rupiah dalam seminggu hingga puluhan bahkan miliaran rupiah iklan sementara lebih 35 juta orang hidup terkatung-katung. Puluhan triliun dana untuk pemilu, namun jika para caleg dan pemimpin hanya memikirkan uang dan kekuasaan, ini menjadi penghinaan sekaligus pengecewaan masyarakat kita.

Terlebih, jika iklan-iklan yang ditayangkan tidak mencerminkan realitas absolut yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Jika hanya ingin menampilkan realitas relatif dan subjektif, maka dana miliaran iklan tersebut hanyalah bentuk penistaan akan kemiskinan 35 juta rakyat Indonesia atas nama Demokrasi….. Hmmmm…kembali Demokrasi menjadi tumbalnya….. Atas nama Demokrasi pun, rakyat menjadi miskin….Sungguh sangat disayangkan, makna demokrasi mulai dibelokkan bagi mereka yang ingin uang, kekuasaan, dan prestise.

Sumber : Nusantaranews.wordpress.com

Kembali saya menyajikan Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintah SBY-JK di bidang ekonomi bagian 2 untuk masyarakat yang memiliki kekurangan data informasi mengenai perkembangan ekonomi selama 4 tahun Pemerintah SBY-JK yang diklaim partai Demokrat telah sukses besar melalui iklan-iklannya.

Pada bagian pertama : Data dan FaktaPemerintahan SBY-JK, saya telah menyajikan progres pemerintah di bidang ekonomi yakni perkembangan harga BBM, janji dan realisasi target pertumbuhan ekonomi makro, evaluasi usaha pengentasan kemiskinan, tingkat inflasi dan kenaikan harga barang dan jasa.

-

Pengantar

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana untuk investasi.

Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja sehingga menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli.

Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya.

-

Stablil, Melemah, atau Menguatkan Kurs Rupiah Kita?

Salah satu paramater perekonomian adalah kestabilan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia.

Kurs Rupiah_____2004_____2009_______Keterangan
Dollar US________9,078_____11,125______Melemah 23%
Ringgit Malaysia___2,388______3,198______Melemah 34%
Dolar Singapura___5,448______7,726______Melemah 42%
Peso Filipina_____161________234_______Melemah 45%
Baht Thailand_____221_______319_______Melemah 44%
Dolar terhadap ASEAN______2004______2009_________Keterangan
Dolar US / Rupiah Ind_________9,078______11,125______Melemah 23%
Dolar US / Ringgit Mal__________3.8________3.5________Menguat 8%
Dolar US / Dolar Sing__________1.7_________1.4________Menguat 14%
Dolar US / Peso Fil.___________56.4________47.5_______Menguat 16%
Dolar US / Baht Thai__________41.1________34.9________Menguat 15%

Sumber data kurs:
http://www.beacukai.go.id/rates/exchRateID.php
~ saya mengambil kurs 2004 (Rp 9078 per USD) di atas rata-rata kurs rupiah harian sepanjang 2004 yakni Rp 8928 per dolar. Data ini sengaja saya ambil lebih tinggi yakni pada November 2004.

~ Kurs 2009 saya ambil nilai rata-rata pada pertengahan Januari 2009

Dari data kurs pertama (rupiah terhadap sejumlah mata uang), terlihat bahwa selama 4 tahun, pemerintah SBY-JK gagal mempertahankan nilai kurs rupiah, bahkan dalam kawasan ASEAN, nilai tukar rupiah merosot lebih 30%. Hal ini berbeda dengan pencapaian kurs mata uang Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Ditengah merosotnya kurs rupiah, Malaysia mampu menguatkan kursnya lebih 8%, Filipina 16%, Thailand 15%, dan Singapura 14%. Jelas sudah, kekuatan aspek ekonomi kita cenderung menurun dibanding negara ASEAN. Namun, kita mungkin patut bersyukur, pemerintah kita tidak sejelek Presiden Zimbabwe, Mugabe, yang mengalami inflasi triliunan persen dan penurunan kurs dolar Zimbabwe hingga triliunan kali. Tentu, sangat tidak etis dan sebanding kalau negeri Indonesia yang kaya raya harus dibanding dengan Zimbabwe.

Hal ini sangatlah kontras dengan pencapaian Presiden BJ Habibie, dalam waktu beberapa bulan saja, Habibie mampu menguatkan nilai rupiah dari Rp 16000 per dolar ke angka Rp 8000-an per dolar pada tahun 1998-1999. Dalam keterburukan ekonomi yang maha dashyat, Habibie mampu memulihkan perekonomian Indonesia.

Secara bersamaan, Habibie bersama timnya mampu mengeluarkan puluhan UU Reformasi. Kondisi ini sudah jauh berbeda ketika Megawati atau SBY baru pertama kali menjabat, tidak ada gejolak ekonomi sedashyat 1998. Kelihaian dan kesuksesan Habibie dalam ekonomi (kurs) rupanya tidak bisa diikuti oleh para penerusnya… sedih emang (coba saja tanpa angkuh…mereka mengangkat Habibie sebagai Penasehat Presiden).

Orang pintar selalu digoyang-goyang dan tidak terpakai, hanya orang yang lihai dalam politik, bersilat lidah, dan ‘penjilat” yang mampu menguasai tampuk kekuasaan.. Jika, masih ada yang berkilah bahwa baik Mega ataupun SBY ketika menjabat masih dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk sehingga belum bisa berhasil…

Maka ini hanyalah alasan yang sangat memalukan dan kebohongan besar bagi bangsa Indonesia yang mengalami pengalaman kepemimpinan orang-orang sekaliber Habibie yang memimpin bangsa dalam keadaan carut marut.

-

Privatisasi BUMN : Pendukung, Netral atau Penolak??

Aktor intelektual dibalik privatisasi BUMN adalah agen-agen penghancur ekonomi dari World Bank, IMF, dan ADB. Hanya saja, apakah pemerintah berani membela kepentingan negara Republik Indonesia atau sebaliknya membela kepentingan neo-kolonialisme oleh para liberal-kapitalis yang sedang berusaha menjajah ekonomi Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa agenda privatitasi telah merugikan bangsa Indonesia hingga ratusan triliun rupiah. Mulai dari penjualan saham BCA ke asing, penjualan Indosat dan Telkom dengan harga “barang bekas” dan puluhan BUMN telah dijual dengan hasil “MERUGIKAN BANGSA INDONESIA“.

Di saat bersamaan, desakan untuk membeli kembali saham Indosat tidak terealisasi bahkan Indonesia dilecehkan dalam permainan Temasek Holding atas saham Indosat yang menjual saham yang sedang dipermasalahkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Saya masih belum tahu perkembangan kasus ini.

Ketika Kwik Kian Gie menjadi Menko Ekuin dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, ia secara tegas menolak rencana penjualan BUMN, namun ia kalah dengan kekuatan politik di kabinetnya. Aktor-aktor yang telah menjual BUMN yang terbukti merugikan negara baik secara ekonomi maupun strategis ketahanan nasional sudah seharusnya mendapat sanksi, atau paling kurang “black list”.

Namun, saya lebih setuju kalau diberi sanksi, soalnya telah merugikan triliuan rupiah. Ini merupakan bentuk korupsi terbesar dalam sistem pemerintahan. Atau sering disebut oleh Amien Rais dan Kwik sebagai Koruptor kelas 1 (mereka yang membuat dan memutuskan kebijakan di level pemerintah). Tapi, sayang…wacana pemberantasan korupsi tidak tersentuh pada level ini.

Sekarang kita ingin melihat, apakah sikap SBY-JK mengenai privatisasi BUMN sama dengan pendahulunya atau sebaliknya?

Selama periode 1991-2001, pemerintah Indonesia melakukan privatisasi 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah kembali memprivatisasi 10 BUMN. (Saya tidak memiliki data jumlah privatisasi yang dilakukan oleh tiap presiden). Sampai tahun 2006, kita melihat bahwa SBY-JK masih mengikuti para pendahulunya menjual BUMN.

Namun, itu masih tidak seberapa. Di awal tahun 2008, pemerintah SBY-JK kembali mengumumkan privatisasi 34 BUMN, padahal tahun sebelumnya ada 10 BUMN diluncurkan (carry over). Ini berarti rencana privatisasi BUMN oleh Pemerintah SBY-JK layak tercatat dalam MURI yakni dalam setahun akan memprivatisasi 44 BUMN.

Untung saja….. para tokoh bangsa kita seperti Amien Rais, Kwik Kian Gie, Fadjroel Rahman melakukan edukasi sekaligus mendesak penolakan privatisasi BUMN yang berpotensi Industri-Industri strategis kita dimiliki oleh asing. (sumber data : Inilah.com : Waspada Ledakan Privatisasi BUMN )

Saya secara pribadi berterimakasih pada pak Amien Rais, Kwik Kian Gie, Fajroel Rahman dan sejumlah pihak yang berusaha menghentikan penjualan aset-aset strategis kita…Karena alasan privatisasi merupakan saran (perintah) dari pihak-pihak asing dengan dalil bahwa bila pemerintah Indonesia melepas seluruh BUMN-nya dan menyerahkan kepada investor, maka BUMN lebih efisien dan menguntungkan.

Dalam Todays Dialogue Mei 2008, pak Jusuf Kalla beralasan bahwa tujuan privatisasi 44 BUMN oleh Pemerintah SBY-JK adalah agar efisien. Benarkah jika BUMN tidak diprivatisasi maka BUMN tidak mendapat profit atau tidak efisien?

Ternyata tidak, Garuda setelah direstruktrurisasi mencatat rekor keutungan di tahun 2007. Selama ini Garuda mengalami kerugian hampir 1 miliar per hari (300-an miliar per tahun), namun setelah direkstrutrisasi (bukan privatisasi), Garuda mampu membukukan keuntungan lebih 100 miliar per tahun.

Setelah Garuda Indonesia membukukan keuntungan, lalu Garuda Indonesia akan dijual. Ketika Krakatau Steel menjadi industri strategis, lalu Krakatau steel dijual. Dengan menjual BUMN dengan alasan seperti itu, maka saya boleh katakan pemerintah telah mendidik masyarakat dengan pola pikir menghindari masalah dan tidak berani menghadapi masalah. Temasek Holding dapat membukukan keuntungan dan profesional yang tinggi, begitu juga BUMN-BUMN pemerintah China pada era ini.

Jika pada kenyataannya bahwa masih ada BUMN yang tidak efisien dan merugi, berarti manajemen dan sistem di BUMN tersebut masih buruk. Maka, tugas pemerintah untuk merekstrutrisasi BUMN sehingga menjadi efisien dan untung bukan buntung. Hal ini terbukti dari PT Garuda Indonesia dan PT Pertamina, PT Pindad dan sejumlah BUMN yang mampu membukukan keuntungan pasca restrukturisasi tanpa harus dijual ke asing.

Solusinya jelas, rekstrukturisasi terutama birokrasi, sistem yang berbelit serta korupsi para pejabat negara terhadap uang-uang BUMN. Jangan asal jual saja. Coba lihat ke dalam BUMN (intropeksi dari dalam), jangan hanya melihat aspek luar. Sungguhlah bermental inlander jika selalu mengantung pihak asing sementara orang Indonesia yang berkompenten dicampakkan!

Sampai hari ini, saya masih belum tahu nasib BUMN-BUMN strategis kita, apakah sudah diprivatisasi atau belum, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Bank Tabungan Negara, PT Semen Baturaja, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Waskita Karya, Bahtera Adiguna, Barata Indonesia, PT Djakarta Lloyd, PT Sarinah, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok & Perkapalan Surabaya, PT Industri Kereta Api, PT Dirgantara Indonesia, PT Kertas Kraft Aceh, PT INTI, Virama Karya, Semen Kupang, Yodya Karya, kawasan industri Medan, kawasan industri Makassar, kawasan industri Wijaya Kusuma, PT SIER, PT Rekayasa Industri, kawasan Berikat Nusantara, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, dan industri gelas.

Berdasarkan rencana SBY-JK (yang didukung Demokrat melalui iklannya) agenda privatisasi 44 BUMN meliputi penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Kemanakah fakta yang menyedihkan ini disembunyikan? Mengapa Anda tidak mencantumkan hal-hal ini dalam iklan Anda?

-

Kesimpulan

Dari dua bagian ini, jelas sudah seperti apa pemerintahan saat ini. Pemerintah SBY-JK masih mengulangi kebijakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah gagal menguatkan kurs rupiah. Meskipun anggara APBN naik 3x lipat, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan ekonomi seperti yang dijanjikan tidak kunjung datang. Hanya mereka yang duduk di pemerintahan, duduk sebagai PNS, duduk sebagai anggota Dewan, duduk sebagai anggota partai yang mendulang emas dan rupiah diatas penderitaan dan kemiskinan 35 juta rakyat Indonesia.

Untuk partai dan Capres 2009, saya menginginkan adanya kontrak politik antara partai dan Capres terhadap masyarakat jika mereka terpilih (aspek ekonomi) yakni: (sejenis Undang-Undang)

Secara tegas menolak agenda penjualan BUMN strategis. Namun secara aktif melakukan restruktrurisasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik KKN dan inefisiensi perusahaan BUMN.

-

Sumber : Nusantaranews.wordpress.com

Artikel Terkait